Sistematika KUHPerdata

Menurut UU

1. Buku I tentang orang (van persoonen) : Pasal 1 s.d 498
2. Buku II tentang hukum benda (van zaken): Pasal 499 s.d 1232
3. Buku III tentang Perikatan (van verbintennisen) : Pasal 1233 s.d 1864
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa (van bewijs en verjaring) : Pasal 1865 s.d 1993

Menurut Ilmu Pengetahuan

1. Hukum tentang orang (persoonenrecht)
2. Hukum tentang keluarga (familierecht)
3. Hukum tentang harta kekayaan (vermogensrecht)
4. Hukum waris (erfrecht)

Sifat Hukum perdata

Hukum Perdata Bersifat Pelengkap dan Memaksa

a)      Bersifat pelengkap/mengatur (aanvullend recht) :peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan

            Contoh Pasal 1477 KUHPerdata

b)      Bersifat memaksa (dwingend recht) : peraturan-peraturan hukum yang tiak boleh dikesampingkan : harus tunduk dan ditaati.

            Peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban umum dan kesusilaan.

            Contoh  Pasal 147 KUHPerdata

Hukum Orang

Istilah :

•      Personenrecht

•      Personal Law

-Pengertian Hukum Orang

•      Kamus Hukum : keseluruhan peraturan hukum mengenai keadaan (hoedanigheden) dan wewenang (bevoegdheden) seseorang.

•      Subekti : peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

•      Salim HS : keseluruhan kaidah-kaidah  hukum yang mengatur subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil

-Tempat Pengaturan Hukum Orang

Buku I KUHPerdata terdiri dari Pasal 1 s.d 498 dimana Pasal 496---498 dihapus

•      Buku I ini terdiri dari 18 bab :

1. Bab I : menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan
2. Bab II : akta-akta catatan sipil
3. Bab III : tempat tinggal/domisili
4. Bab IV : perkawinan
5. Bab V : hak dan kewajiban suami istri
6. Bab VI : persatuan harta kekayaan mnrt UU dan pengurusannya
7. Bab VII: perjanjian kawin
8. Bab VIII: persatuan atau perjanjian kawin dlm perkawinan untuk 2x atau selanjutnya
9. Bab IX : perpisahan harta kekayaan
10. Bab X: pembubaran perkawinan
11. Bab XI : perpisahan meja dan ranjang
12. Bab XII: kebapakan dan keturunan anak2
13. Bab XIII: kekeluargaan sedarah dan semenda
14. Bab XIV: kekuasaan orang tua
15. Bab XV: menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan2 nafkah
16. Bab XVI: kebelumdewasaan dan perwalian
17. Bab XVII: perlunakan/handelichting
18. Bab XVIII: keadaan tidak hadir

UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan beserta berbagai peraturan pelaksananya  ==== tidak berlaku secara penuh ketentuan dalam Bab IV s.d XI

Jika tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 maka Bab IV s.d XI digunakan sebagai pedoman bagi catatan sipil dan pengadilan

Subjek Hukum

-Pengertian :

   segala pendukung hak dan kewajiban

•      Subjek hukum ada 2 yaitu :

1. Manusia/orang/natuurlijk persoon
2. Badan hukum/rechtpersoon

-Ketidakcakapan (onbekwaamheid)

Orang-orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum, termasuk ke dalamnya :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang dibawah pengampuan
3. Orang-orang yang dilarang oleh undang-undang, contoh orang yang dinyatakan pailit.

Hak dan Kewajiban

-Hak : memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya.

-Kewajiban : pembatasan dan beban

1. Hak dibagi 2 yaitu :

1.      Hak mutlak : hak yang berlaku untuk semua orang, terdiri dari :

a.       Hak publik

b.      Hak-hak keperdataan

2.      Hak relatif : hak yang berlaku untuk orang tertentu

2. Kewajiban,Ada 5 kelompok yaitu :

a)      Kewajiban mutlak : tidak ada hak, kewajiban nisbi ada hak di lain pihak

b)      Kewajiban publik : berkorelasi dengan hak-hak publik, kewajiban perdata: korelasi dengan hak-hak perdata

c)      Kewajiban positif : menghendaki dilakukan perbuatan positif, kewajiban negatif :menghendaki tidak melakukan sesuatu

d)      Kewajiban universal : ditujukan kepada semua warga negara; kewajiban umum : ditujukan untuk golongan tertentu; kewajiban khusus : timbul dalam hukum perjanjian.

e)      Kewajiban primer : kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum; kewajiban bersifat memberi sanksi : kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum

v  Pembagian ini dapat dibagi 2 :

•      Kewajiban dalam hukum publik

•      Kewajiban dalam hukum privat

Badan Hukum

• Pengertian

Suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum.

• Syarat-syarat badan hukum:

1.      Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya.

2.      Hak dan kewajibannya terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

3.      Mempunyai alat kelengkapannya

4.      Mempunyai tujuan yang sama

5.      Mendapatkan pengesahan dari Mentri Hukum dan Ham

• Macam-macam Badan Hukum

1.      Menurut bentuknya :

1.      Badan hukum publik

2.      Badan hukum privat

2.      Menurut jenisnya :

1.      Koorporasi : beranggotakan orang-orang

2.      Yayasan : kumpulan harta kekayaan

• Teori-teori Badan Hukum

1.      Teori fiksi === Von Savigny

“badan hukum itu hanya orang yang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan keberadaannya dianggap buatan negara, diperlakukan seolah-olah sama dengan manusia.”

2.      Teori kekayaan tujuan === A.Brinz

“kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang tetapi kekayaan yang terikat pada tujuannya” ====== dasar yuridis yayasan

3.      Teori organ === Otto von Gierke

“Badan hukum itu sunguh2 ada dalam pergaulan dan kehendaknya diwujudkan oleh alat-alat kelengkapannya.”

4.      Teori milik kolektif === Molengraaff

“Badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggota secara bersama-sama. Hak dan kewajiban badan hukum itu adalah hak/kewajiban para anggota secara bersama-sama.”

HUKUM KELUARGA

ISTILAH:

• Familierecht

o   Law of Familie

o   Pengertian

Pengertian

•      Ali Affandi : keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir)

•      Algra : mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga.yang termasuk dalam hukum keluarga ini ialah peraturan perkawinan,peratuan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian

•      Salim H.S : keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua pengampuan dan perwalian

Ruang Lingkup Hukum Keluarga

1. Perkawinan
2. Perceraian
3. Harta benda dalam perkawinan
4. Kekuasaan orang tua
5. Pengampuan
6. perwalian

Sumber  Hukum Keluarga

A.   Tertulis:

1. KUHPerdata
2. Peraturan Perkawinan Campuran,Stb 1898 No 158
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, Stb 1933 No 74
4. UU No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (beragama Islam)
5. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. PP No  10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Kawin dan Perceraian Bagi PNS
8. Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Tidak tertulis :

1. Hukum Adat
2. Hukum Kebiasaan

Asas-asas Hukum Keluarga

1. Monogami (Pasal 27 KUHPerdata; Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974)

Monogami : seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, seorang wanita hanya punyai satu suami.

2. Konsensual (Pasal 28 KUHPerdata;Pasal 6 UU No 1 Tahun 1974)

konsensual : perkawinan/perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan/konsensus.

3. Persatuan bulat (Psl 119 KUHPerdata), persatuan harta suami dan istri
4. Proposional (Psl 31 UU No 1 Tahun 1974): hak dan kedudukkan suami dan istri adalah seimbang.
5. Tak dapat dibagi-bagi (Psl 331KUHPerdata): tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, kecuali ibu yang hidup paling lama jika kawin lagi maka suaminya menjadi wali serta.

Putus Perkawinan

Dasar Hukum

1. UU Perkawinan
2. PP No 9 Tahun 1975
3. Kompilasi Hukum Islam

Macam Putusnya Perkawinan

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Ad.1. Kematian: berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia. 

Ad.2. Perceraian

•      Pengertian : penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

•      Bentuknya ada 2 yaitu :

1. Talak :ikrar suami di hadapan pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya.
2. Gugat cerai : perceraian yang disebabkan gugatan istri terhadap suaminya untuk bercerai

Alasan Perceraian

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsbnya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selam 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dn tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjra 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perceraian :

1. Pengadilan agama : orang yang beragama Islam
2. Pengadilan negeri  : orang non Islam

Ad.3 Putusan Pengadilan

•      Adanya pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

•      Akibat putusan perkawinan:

1.  Akibat terhadap anak :

•      Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan menidik anak2 mereka . Apabila ada perselisihan maka pengadilan yang akan memutuskan

•      Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak2.

Apabila bapak  dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2.   Harta perkawinan :

a.   Harta bawaan : dikuasai masing-masing pihak.

b.   Harta bersama : dibagi sama rata antara suami/istri

3. status

a.       Kedua mereka tidak terikat dalam tai perkawinan

b.      Bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain

c.       Keduanya boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka

Hukum Benda(zakenrecht)

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan

Pengaturan hukum benda

1.Buku II KUHPerdata

2.UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, ini mencabut pasal-pasal mengenai bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dengan berlakunya UUPA ini maka berlakunya pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata dapat dirinci sbb :

a.       Pasal-pasal yang masih berlaku penuh.

b.      Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

c.       Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku sepanjang mengenai bumi,air an kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan masih  berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya.

3.UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya

4.UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

Sistim pengaturan hukum benda

a.       Tertutup : orang tidak dapat mengadakan hak keendaan baru  selain yang sudah ditetapkan undang-undang.

b.      Benda (zaak) : segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik ====dapat diperjualbelikan, diwariskan, dan dapat diperalihkan kepada pihak lain 

Pembedaan macam-macam benda

1. Benda berwujud dengan benda tidak berwujud.
2. Benda bergerak dengan benda tidak bergerak
3. Benda dipakai habis dan tidak dipakai habis
4. Benda sudah ada dan benda yang akan ada
5. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan
6. Benda dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi
7. Benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar

Arti penting pembedaan benda bergerak dengan benda tidak bergerak

1. Bezit
2. Levering
3. Verjaring
4. Bezwaring

Benda tidak bergerak dapat dibedakan berdasarkan :

1. Sifatnya
2. Tujuannya
3. Undang-undang

Hak kebendaan
(Zakelijkrecht)

1. Pengertian : hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Asas-asas hak kebendaan :

a)      Asas hukum pemaksa (dwingendrecht)

b)      Asas dapat dipindahtangankan

c)      Asas individualitas

d)      Asas totalitas

e)      Asas tidak dapat dipisahkan

f)       Asas prioritas

g)      Asas percampuran

h)      Pengaturan benda bergerak berbeda dengan benda tetap

i)        Asas publisitas

j)        Asas mengenai sifat perjanjian

Cara memperoleh hak kebendaan

1. Pengakuan
2. Penemuan
3. Penyerahan
4. Daluarsa
5. Pewarisan
6. Penciptaan
7. Ikutan/turunan

Hapusnya hak kebendaan

1. Benda lenyap/musnah
2. Dipinahtangankan
3. Pelepasan hak
4. Dalursa
5. Pencabutan hak: dengan syarat :

a.       Berdasarkan UU

b.      Dilakukan untuk kepentingan umum

c.       Ganti rugi yang layak/patut

Macam-macam hak kebendaan

a)      Menurut UUPA (tanah):

1.      Hak milik

2.      Hak guna usaha

3.      Hak guna bangunan

4.      Hak pakai

5.      Hak sewa

Menurut Buku II KUHPerdata

• Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (zakelijk genotsrecht), dibedakan atas :

a. atas benda milik sendiri

            b. atas benda milik orang lain

o   Hak kebendaan yang memberikan jaminan (zakelijk zakerheidsrecht)